Kajian Sosiolinguistik atas Emansipasi yang Belum Selesai
Oleh Dr. Diana Anggraeni, M.Hum.
Dosen Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung
Pangkalpinang, Porosmetro.com –
Setiap 21 April, nama R.A. Kartini kembali menggema di ruang publik. Namun di balik kebaya dan lomba pidato, ada warisan Kartini yang jarang dibedah: perjuangannya lewat bahasa. Surat-surat Kartini bukan sekadar curhat, melainkan medan tempur simbolik untuk menegosiasikan kuasa dan identitas (Kartini, 1922). Di sinilah sosiolinguistik masuk, membaca bagaimana kata-kata bisa memerdekakan, atau justru mengurung.
Pada masanya, perempuan priyayi terkunci dalam ragam krama yang kaku. Unggah-ungguh Jawa memaksa perempuan menunduk dan mengiyakan. Kartini sadar, tanpa menguasai “bahasa publik” bahasa surat, debat, dan ilmu perempuan selamanya jadi objek. Maka ia memilih menulis dalam bahasa Belanda. Itu strategi sosiolinguistik: dengan bahasa penjajah, ia dobrak sekat patriarki lokal sekaligus bangun aliansi global. Inilah yang disebut Pierre Bourdieu sebagai linguistic capital : siapa kuasai bahasa dominan, ia akses kuasa (Bourdieu, 1991).
Surat Kartini juga penuh alih kode: Belanda, Melayu, Jawa. Bukan sekadar jago bahasa, tapi cara Kartini memainkan identitas sesuai lawan bicara (Wardhaugh & Fuller, 2015). Ke Nyonya Abendanon ia pakai Belanda untuk tunjuk intelektualitas. Ke keluarga, ia pakai Jawa untuk jaga relasi. Pesannya jelas: perempuan boleh “pindah kamar bahasa” tanpa hilang jati diri.
Masalahnya, hari ini semangat itu kadang berbelok. Sebagian perempuan terpelajar justru memakai bahasa untuk bikin hierarki baru. Jargon feminisme, gelar akademik, dan istilah asing dipakai menyudutkan perempuan lain yang memilih di rumah. Kalimat “Ibu rumah tangga saja kok, nggak ngerti isu gender” adalah kekerasan simbolik lewat bahasa (Bourdieu, 1991). Padahal Kartini tak pernah haramkan dapur. Ia hanya menuntut hak memilih (Kartini, 1922).
Di sinilah sosiolinguistik menagih kita jujur. Bahasa emansipasi sejati tidak menginjak, tapi mengangkat (Holmes, 2013). Tugas kita bukan lagi dobrak pintu pingitan, melainkan dobrak “pingitan mental” yang bikin sesama perempuan saling jatuh lewat kata.
Kartini menulis, “Saya ingin mendidik perempuan supaya ia cakap berdiri sendiri” (Kartini, 1922). Cakap itu termasuk cakap berbahasa: tegas tanpa pongah, cerdas tanpa mencela. Karena merdeka bukan sekadar bebas bicara. Merdeka itu ketika setiap perempuan, apa pun pilihannya, merasa suaranya didengar dan dihargai.