http://porosmetro.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui optimalisasi sektor pertanahan dan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Wamen Ossy menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan kawasan kebandarudaraan yang terencana, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy Dermawan.
Selain penguatan aspek tata ruang, Wamen Ossy menilai integrasi data spasial lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
Menurutnya, konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang perlu diterapkan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki referensi yang sama dalam perencanaan pembangunan.
“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan sektor kebandarudaraan.
Dalam forum itu, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten sejak tahap perencanaan hingga pengawasan.
“Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurut AHY, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan bandara sekaligus memperkuat daya saing nasional.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas AHY.
Dalam rapat tersebut, Wamen Ossy didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.
Melalui dukungan sektor pertanahan dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN berharap pembangunan ekosistem kebandarudaraan nasional dapat berlangsung lebih terintegrasi, memberikan kepastian hukum, mempercepat investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(rls:tomy/jk)
