www.porosmetro.com | Ambon, Maluku | 25 Juli 2026 – Kantor Pertanahan Kota Ambon memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai istilah KW 4, KW 5, dan KW 6, yang berkaitan dengan status data bidang tanah yang telah bersertipikat dan terdaftar secara hukum, tetapi belum seluruhnya terintegrasi atau terpetakan secara digital dalam sistem pertanahan.
Informasi tersebut disampaikan Kantor Pertanahan Kota Ambon melalui kanal media sosial resminya sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami kondisi data pertanahan dan potensi persoalan yang dapat muncul apabila data bidang tanah belum terpetakan secara digital.
“Halo #SobatKantahAmbon, masih bingung dengan istilah KW456? KW456 adalah status bidang tanah yang sudah bersertipikat dan terdaftar secara hukum, tetapi belum terpetakan secara digital dalam sistem BPN,” demikian penjelasan Kantor Pertanahan Kota Ambon.
Kantor Pertanahan Kota Ambon menjelaskan, KW 4 merupakan bidang tanah yang telah memiliki buku tanah, surat ukur atau gambar situasi beserta data spasialnya, tetapi bidang tanah tersebut belum terpetakan.
Sementara itu, KW 5 merupakan bidang tanah yang telah memiliki buku tanah dan surat ukur atau gambar situasi dalam bentuk tekstual, tetapi belum memiliki data spasial digital sehingga belum dapat terpetakan dalam sistem.
Adapun KW 6 merupakan kondisi ketika bidang tanah hanya memiliki buku tanah, sehingga masih memerlukan penelusuran arsip atau pengukuran kembali untuk melengkapi dan memastikan data bidang tanah tersebut.
Kantor Pertanahan Kota Ambon menyebut kondisi data yang belum terpetakan secara digital dapat menimbulkan sejumlah risiko apabila tidak segera dilakukan validasi dan integrasi data.
Risiko yang mungkin terjadi antara lain tumpang tindih data pertanahan, bidang tanah berpotensi diklaim atau didaftarkan kembali oleh pihak lain, serta munculnya kendala dalam proses pelayanan atau transaksi pertanahan.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti sertipikat yang dimiliki masyarakat menjadi tidak sah.
Persoalannya lebih berkaitan dengan kelengkapan, kesesuaian, dan keterpaduan data pertanahan, khususnya antara dokumen fisik dan data spasial digital.
Untuk itu, Kantor Pertanahan Kota Ambon menjelaskan sejumlah langkah yang dilakukan dalam menangani dan meningkatkan kualitas data pertanahan, antara lain melalui validasi data, pencocokan dokumen fisik, hingga pengecekan langsung ke lapangan.
Dalam proses validasi, petugas memeriksa dan memastikan kesesuaian data bidang tanah dengan dokumen yang tersedia. Dokumen seperti buku tanah, surat ukur atau gambar situasi, serta dokumen terkait lainnya juga dicocokkan untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan data.
Selain itu, apabila diperlukan, petugas dapat melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk melakukan klarifikasi serta memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
Kantor Pertanahan Kota Ambon menegaskan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan agar menjadi valid, mutakhir, dan terpetakan dalam sistem pertanahan.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat melalui pelayanan pertanahan yang berkualitas, cepat, akurat, dan terpercaya.
Penjelasan mengenai KW 4, KW 5, dan KW 6 ini menjadi penting bagi masyarakat, khususnya pemilik sertipikat lama, untuk memahami kondisi data bidang tanah yang dimilikinya. Pemilik tanah dapat melakukan pengecekan dan berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan apabila terdapat keraguan mengenai status atau keterpaduan data bidang tanah dengan sistem pertanahan digital.
Dengan semakin terintegrasinya data fisik dan data yuridis serta pemetaan bidang tanah secara digital, diharapkan potensi persoalan administrasi pertanahan dapat diminimalkan dan kepastian hukum atas hak masyarakat semakin kuat.
Kantor Pertanahan Kota Ambon melalui pesan edukasinya mengajak masyarakat untuk memahami status data bidang tanah masing-masing dan memastikan dokumen pertanahan yang dimiliki tercatat serta terintegrasi dengan baik dalam sistem pertanahan.
(Editor: jk)
(Sumber: Kantor Pertanahan Kota Ambon)
