Pangkalpinang, Porosmetro.com —
Di tengah tantangan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengambil langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pembangunan daerah.
Langkah itu ditandai dengan pengukuhan Dedi Yudistira sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Babel, Selasa (30/9/2025). Acara berlangsung khidmat di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, namun maknanya jauh lebih strategis dari sekadar seremonial jabatan.
Gubernur Babel Hidayat Arsani menegaskan bahwa kehadiran BPKP bukan sekadar sebagai “pengawas” di atas kertas, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi ini adalah modal penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkualitas. Kami ingin sinergi ini terus diperkuat, khususnya untuk mendukung program strategis yang menyentuh masyarakat secara langsung,” tegas Hidayat.
Deputi BPKP RI Bidang Investigasi, Sutrisno, menyampaikan pesan penting: BPKP kini telah berevolusi. Tugasnya bukan hanya memeriksa kepatuhan administratif, tetapi juga mengawal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam memastikan setiap program benar-benar sampai ke masyarakat.
“Lebih dari sekadar pengawasan, BPKP hadir memberi rekomendasi strategis dan mengelola risiko pembangunan. Tujuannya jelas: anggaran harus tepat sasaran dan memberi hasil berkelanjutan,” ungkap Sutrisno.
Penunjukan Dedi Yudistira sendiri dinilai tepat. Ia bukan orang baru, telah menjabat sebagai Plt selama tiga bulan terakhir, dan memahami peta birokrasi serta kondisi Babel. Hal ini memberi sinyal kuat bahwa sinergi Pemprov–BPKP akan berjalan lebih lincah ke depan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Hidayat juga menegaskan komitmen Pemprov Babel dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan PAD, dan memastikan realisasi APBD yang efektif serta efisien.
Dengan dukungan BPKP, Pemprov berharap pengawasan yang tajam dan kolaboratif dapat mempercepat pencapaian program strategis daerah, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke desa dan pesisir. (***)
