Uncategorized

Menteri Nusron: Film Tanah Sengketa Jadi Media Edukasi Isu Pertanahan

×

Menteri Nusron: Film Tanah Sengketa Jadi Media Edukasi Isu Pertanahan

Sebarkan artikel ini

http://porosmetro.com | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi kehadiran film Tanah Sengketa yang dinilai mampu mengangkat persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjadi media edukasi mengenai isu pertanahan. Menurutnya, film tersebut menghadirkan perpaduan antara hiburan dan pendidikan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persoalan pertanahan yang selama ini kerap terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat menghadiri Gala Premier film Tanah Sengketa di Epicentrum XXI, Jakarta, Rabu (17/6/2026) malam. Film yang mengangkat persoalan sengketa tanah tersebut mulai tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 25 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam produksi film tersebut. Ia menilai karya perfilman seperti Tanah Sengketa dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan publik kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih menarik dan mudah dipahami.

“Terima kasih dan selamat atas film Tanah Sengketa yang mengangkat isu riil yang dihadapi masyarakat dan memiliki nilai edukatif. Selama ini banyak film yang lebih didominasi unsur hiburan, tapi film ini terdapat dua unsur penting, yaitu hiburan dan edukasi. Karena itu, film ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama terkait isu-isu fundamental seperti pertanahan,” ujar Nusron Wahid.

Ia berharap semakin banyak karya perfilman nasional yang mengangkat persoalan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan pemahaman melalui media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Di hadapan ratusan tamu undangan dan penonton yang hadir pada gala premier tersebut, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa persoalan pertanahan merupakan isu strategis yang perlu dipahami masyarakat secara luas.

Melalui pendekatan perfilman, pemerintah berharap literasi masyarakat mengenai hak atas tanah, administrasi pertanahan, hingga potensi sengketa dapat semakin meningkat.
Apresiasi terhadap film tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi.

Ia menilai film Tanah Sengketa berhasil mengemas persoalan pertanahan dalam alur cerita yang menarik tanpa menghilangkan pesan edukatif yang ingin disampaikan.

“Unsur thriller dan horor membuat penonton penasaran. Lebih penting lagi, ada pesan edukasi yang sangat kuat mengenai persoalan pertanahan yang kerap terjadi di masyarakat. Film ini menunjukkan bahwa sengketa tanah bukan sekadar cerita, melainkan persoalan yang nyata dan perlu dipahami oleh masyarakat agar hak atas tanahnya tetap terlindungi,” katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga yang juga bertindak sebagai produser film, Muda Saleh, mengatakan bahwa film tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai persoalan pertanahan sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban praktik mafia tanah.

“Film ini menjelaskan kepada publik dan memberikan literasi kepada masyarakat agar mereka tidak tertipu dengan mafia tanah,” ujarnya.

Film Tanah Sengketa dibintangi sejumlah aktor dan aktris muda, di antaranya Dara Rizki Ruhiana (Dara The Virgin) sebagai Yuni, Awan Reyhan sebagai Raka, dan Mita The Virgin sebagai Lina.

Kehadiran para pemeran tersebut diharapkan mampu menghidupkan kisah yang dekat dengan realitas masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan edukasi mengenai pentingnya kepastian hukum di bidang pertanahan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Melalui dukungan terhadap film Tanah Sengketa, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan melalui berbagai pendekatan, termasuk pemanfaatan media kreatif sebagai sarana edukasi publik.(rls:tomy/jk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *