http://porosmetro.com | Jakarta, Senin, 20 Juli 2026 – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh jajaran mengarahkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang.
Arahan tersebut disampaikan Dalu Agung saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 secara daring, Senin (20/7/2026). Ia menekankan agar program dan anggaran disusun berbasis hasil, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Menurutnya, transformasi layanan harus diwujudkan melalui sistem pelayanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir. Masyarakat harus memperoleh kepastian mengenai waktu, biaya, persyaratan, hingga status penyelesaian setiap layanan yang diajukan.
Agenda transformasi tersebut juga mencakup penuntasan tunggakan layanan, penguatan kepercayaan publik melalui pelayanan yang transparan dan berintegritas, peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung pengambilan kebijakan.
Dalu Agung juga menilai kesiapan sumber daya manusia (SDM), manajemen perubahan, kualitas tata kelola, manajemen risiko, serta transformasi struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme kerja menjadi elemen penting yang harus diperkuat.
Langkah tersebut diperlukan agar organisasi semakin adaptif dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah.
Dalam penyusunan RKA-KL 2027, Sekjen ATR/BPN meminta setiap program memiliki target yang jelas dan terukur, mulai dari output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program.
Perencanaan yang terukur dinilai akan memudahkan pelaksanaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat optimal.
“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Sekjen ATR/BPN.
Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring, Dalu Agung menginstruksikan penguatan pengendalian program dan anggaran di masing-masing unit kerja.
Para pimpinan unit kerja juga diminta melakukan pemantauan kinerja secara berkala, mempercepat penyelesaian berbagai hambatan, serta memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Dalu Agung berharap forum penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tajam, dan realistis.
Perencanaan tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan penataan ruang.
(Editor: jk) (Sumber: Kementerian ATR/BPN)
