www.porosmetro.com | Denpasar, Senin, 20 Juli 2026 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai landasan utama pembangunan berkelanjutan di Bali.
Penegasan tersebut disampaikan Ossy saat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas arah pengelolaan ruang sekaligus strategi pembangunan Bali di tengah keterbatasan ruang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Wamen Ossy.
Menurut Ossy, pengembangan kawasan Bali yang berkelanjutan harus menempatkan dokumen tata ruang sebagai acuan utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
“Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga didorong mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat RDTR lainnya masih dalam proses integrasi.
Adapun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar disebut telah menyelesaikan integrasi RDTR ke OSS secara penuh.
“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” imbau Wamen Ossy.
Pertemuan tersebut diikuti sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta perwakilan kementerian/lembaga dan BUMN. Pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek tata ruang, tetapi juga mencakup strategi pembangunan kawasan Bali dari berbagai sektor, antara lain pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan, serta penerbangan dan aviasi.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin diskusi menekankan pentingnya pembangunan Bali dilakukan secara terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial.
Menurut AHY, perencanaan pembangunan harus memiliki perspektif jangka panjang dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas Menko IPK.
Sejumlah pejabat turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan tindak lanjut kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Dalam agenda tersebut, Wamen Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
(Editor: jk) (Sumber: Kementerian ATR/BPN)
